JellyPages.com

Kamis, 26 Maret 2015

Dampak Buruk Kenaikan Harga


Topik    : 4. Struktur produksi distribusi pendapatan kemiskinan

Suatu fenomena di kalangan masyarakat Indonesia yang menyangkut perekonomiannya sudah menjadi suatu hal biasa dimana kenaikan harga terus terjadi belakangan ini, mulai dari bahan makanan pokok hingga bahan bakar minyak (BBM) semuanya mengalami kenaikan, dimana hal tersebut membuat warga Indonesia berusaha keras untuk tetap bisa mempertahankan hidupnya dengan membeli barang – barang kebutuhan pokok yang melambung tinggi tersebut, karena bagaimana pun juga life must go on! Penyebabnya entah karena kisruh politik atau pun masalah lain yang menyangkut pemerintahan dan perekonomian di negara ini. Kenaikan harga sendiri tentunya memunculkan masalah baru karena tidak semua masyarakat Indonesia berkecukupan dalam hal ekonominya, mereka yang menganggur tentu akan mengalami kesulitan dan memandang kenaikan harga ini adalah sebuah kecerobohan pemerintah dalam mengatur perkonomian negara.
Setiap masyarakat tentunya memiliki pandangan yang berbeda–beda terkait masalah kenaikan harga yang terjadi. Jika dilihat dari segi konsumen, dengan adanya kenaikan harga maka daya beli konsumen akan menurun jika pendapatan yang diterima tidak naik. Begitu juga dengan efek kenaikan harga ini akan mempengaruhi deretan produk lainnya, sehingga jelas sekali kalau kenaikan harga sangat merugikan konsumen. Jika dilihat dari segi produsen, kenaikan harga juga akan dapat merugikan karena dapat mempengaruhi pendapatan produsen dan juga kesejahteraan produsen itu sendiri. Faktanya banyak pebisnis yang mengalami pailit atau bangkrut akibat kenaikan harga pada produk – produk yang mereka jual. Jika pebisnis telah bangkrut dengan begitu mengakibatkan pengurangan tenaga kerja sehingga terciptanya pengangguran setelah itu kemiskinan pun dapat meningkat. Jelas sekali kalau kenaikan harga dapat memberikan efek yang sangat merugikan negara.

Kenaikan Harga

Pengangguran

Dikutip dari situs berita republika.co.id “Kemiskinan dan pengangguran diprediksi akan meningkat akibat kenaikan harga BBM. Kenaikan sebesar Rp 3.000 per liter yang tidak jadi, mengakibatkan kurang dari 10 juta pertambahan penduduk miskin. Harga barang yang menaik, sementara tuntutan upah juga meningkat, dan prospek usaha secara umum kurang baik, maka jumlah pengangguran bisa jadi akan bertambah. Ketimpangan distribusi pendapatan yang sementara ini mengalami peningkatan (makin buruk), bisa jadi akan meningkat lagi.” Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa efek kenaikan harga berdampak pada segala aspek, dimulai dari pengangguran sehingga menimbulkan kemiskinan serta terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin buruk.
Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat mengatur perekonomian di negara ini lebih baik lagi, dan masyarakat diharapkan dapat mendukung kebijakan – kebijakan yang telah ada agar semuanya dapat terlaksana secara baik. Menjadi pengusaha atau wirausaha juga dapat memberikan solusi untuk mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan karena dapat membuka lapangan pekerjaan.


Referensi:
http://www.republika.co.id/berita/koran/publik/14/11/20/nfbkgb5-dampak-kenaikan-harga-bbm

Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. Bahan Ajar Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari.

Minggu, 22 Maret 2015

Tidak Seimbangnya Jumlah SDM dengan Lapangan Pekerjaan yang Ada


Topik    : 3. Peta Perekonomian Indonesia

Membicarakan ketidakseimbangan yang terjadi antara sumber daya manusia dengan lapangan pekerjaan yang ada memang sudah sangat biasa dapat dilihat dari jumlah pengangguran setiap tahunnya. Hal itu disebabkan banyaknya faktor yang mendasari. Seorang pengamat tenaga kerja mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran yaitu kualitas SDM kita yang masih rendah, ketidakseimbangan permintaan dengan penawaran serta ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai dengan pendidikan dan lapangan pekerjaan.
Di Indonesia, sebenarnya sumber daya manusia sangatlah banyak namun tidak semuanya produktif atau dalam artian tidak semuanya memilki skill atau kemampuan yang menunjang dalam dunia kerja, begitu pula dengan lapangan pekerjaan yang tidak dapat menampung semua tenaga kerja, terbatasnya kesempatan kerja bagi para masyarakat perkotaan maupun pedesaan, sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran di usia produktif, namun sebenarnya persentase pengangguran di daerah perkotaan faktanya lebih besar dibanding pedesaan sekitar 4,69% dengan 2,06%. Dari persentase tersebut dapat dilihat bahwa fakta yang mengatakan perkotaan jauh lebih mudah mendapatkan pekerjaan adalah salah karena tidak selamanya di perkotaan itu mudah untuk memasuki dunia kerja karena persaingan antar individu sangatlah ketat, setiap individu dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai agar dapat bersaing dengan baik. Dikutip dari situs online merdeka.com yang mengatakan “Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data mengenai kondisi tenaga kerja di Indonesia. Angkatan kerja Indonesia per Februari 2014 mencapai 125, 32 juta orang. Angka ini meningkat jika dibandingkan angkatan kerja Februari 2013 yang hanya 123, 64 juta orang”. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya masyarakat usia produktif yang disebut angkatan kerja namun tidak diikuti dengan perkembangan lapangan pekerjaan di Indonesia maka disitulah yang menjadi penyebab ketidakseimbangan antara SDM yang ada dengan terciptanya kesempatan kerja.

Sektor Pertanian
Angkatan Kerja

Perekonomian Indonesia yang utama masih berada di sektor pertanian. Sebagai negara agraris, pertanian yang menghidupkan perekonomian Indonesia. Sektor pertanian memiliki peranan dalam membuka lapangan pekerjaan oleh karena itu sebenarnya dapat mengatasi pengangguran. Walau tidak semua memiliki lahan, tapi masyarakat dapat berpartisipasi di dalam lahan pertanian milik negara atau bahkan swasta, sehingga sektor pertanian ini dapat menuntaskan masalah pengangguran.
Dengan masalah ekonomi yang terus muncul, mulai sekarang kita harus membangun perekonomian negara yang inovatif dan ramah lingkungan, suatu sektor yang dapat memunculkan inovasi – inovasi serta barang dan jasa yang berkualitas sehingga dengan begitu dapat terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas.


Referensi:
merdeka.com

Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. Bahan Ajar Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari.

Minggu, 15 Maret 2015

Perlunya Perencanaan Pembangunan dalam Perekonomian di Negara yang sedang Berkembang


Topik    : 2. Perkembangan Strategi Perencanaan Pembangunan Indonesia

Seperti yang saya tulis sebelumnya bahwa negara kita yaitu NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) menganut sistem perekonomian campuran yang berlandaskan asas kekuargaan dan berdasarkan UUD 1945 pasal 33 dimana pasti kita ingin mengetahui bagaimana perencanaan yang dilakukan pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik terutama di dalam sistem perekonomian yang kita anut yaitu perekonomian campuran, apakah perlu perencanaan tersebut dilakukan atau hanya sekedar wacana? Tentunya itu menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Perekonomian di dalam suatu negara tentu sangat amat diperlukan perencanaan – perencanaan yang matang dari pemerintah dan aspirasi – aspirasi masyarakat yang membangun terutama pada negara yang sedang berkembang, perekonomian di negara ini sangat diperlukan perencanaan serta pengawasan yang konsisten karena mengapa? Karena negara yang sedang berkembang, perekonomiannya masih baru dan masih perlu dikembangkan menjadi lebih baik agar dapat sejajar dengan negara – negara maju.
Dalam perekonomian campuran tentu pengelolaan sumber dayanya dilakukan oleh pihak swasta dan juga pihak pemerintah. Menurut para ahli ekonomi yang mengatakan bahwa negara – negara yang sedang berkembang memerlukan perlakuan atau perencanaan pembangunan khusus dikarenakan negara tersebut masih dalam tahap berkembang yang tentunya masih banyak masalah – masalah ekonomi serta sosial yang masih perlu diatasi untuk itu perlu melalui tahap perencanaan yang matang.
Masyarakat di kebanyakan negara maju memiliki taraf hidup yang sangat tinggi tentunya menimbulkan kecemburuan sosial di dalam negara berkembang, karena sudah pasti negara yang sedang berkembang memiliki keinginan pula untuk meninggikan taraf hidupnya agar lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu perencanaan pembangunan terutama pada sektor ekonomi sangat diperlukan di negara tersebut. Menurut penduduk di negara – negara baru yang sebelumnya pernah mengalami penjajahan, mereka berpendapat bahwa negara yang sudah berkembang atau maju telah memanfaatkan kekuatan ekonomi serta politik yang mereka punya untuk memperoleh keuntungan besar dari perdagangan negara yang dijajahnya. Dari pernyataan tersebut bisa dilihat bahwa negara maju memiliki strategi perekonomian, mereka juga dapat memanfaatkan peluang yang ada secara baik, oleh karena itu negara tersebut bisa maju seperti sekarang.
Dengan begitu, untuk negara – negara yang sedang berkembang diharapkan dapat memunculkan strategi – strategi yang mana dapat membawa kesejahteraan di dalam perekonomian negaranya. Dalam praktik sebenarnya, negara – negara maju dapat dilihat sebagai contoh bagaimana mereka dapat memiliki perekonomian yang amat baik dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.


Referensi:
kompasiana.com

Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. Bahan Ajar Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari.

Minggu, 08 Maret 2015

Sudah efektifkah sistem ekonomi campuran sebagai sistem perekonomian di Indonesia?


Topik    : 1. Sistem Perekonomian Indonesia

            Tentunya sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah terus mencari – cari dan berusaha menentukan sistem perekonomian bentuk seperti apa yang sesuai dengan karakter dan budaya di Indonesia. Dan pada awal itu juga tokoh – tokoh negara telah merumuskan sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia.
            Pembentukan sistem perekonomian tersebut dengan mencari sistem yang terbaik menurut sudut pandang pemerintah sangatlah berguna untuk mengalokasikan sumber – sumber daya alam dan kekayaan yang Indonesia miliki agar terkelola secara baik dan sewajar – wajarnya. Namun apakah menurut sudut pandang masyarakat, sistem perekonomian yang telah ada ini sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya? Tentu ini menjadi pertanyaan dan sebuah kewajiban pemerintah untuk mengevaluasi apa yang telah diterapkan.
            Pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi tengah melakukan kontribusi dengan mendirikan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan produksi, dengan harapan perusahaan ini dapat menambah kefektifan dalam sistem ekonomi di Indonesia serta dapat memenuhi hajat hidup orang banyak.
            Pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi juga turut menetapkan kebijakan – kebijakan yang diperlukan dalam mengawasi jalannya kegiatan ekonomi di Indonesia.
            Berbicara fakta, sesungguhnya sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi campuran, dimana sistem ekonomi ini berlandaskan pada UUD 1945 pasal 33 yang mana terdapat pihak swasta serta pemilikan negara yang mendampingi di dalamnya. Serta sistem ekonomi ini berdasarkan pada asas kekeluargaan. Untuk itu menjadi pertanyaan apakah sistem ini sudah efektif atau belum dalam mengelola segala bentuk kegiatan ekonomi di Indonesia dan juga memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat.
            Dikutip dari sebuah situs berita, yang memberitakan bahwa pada tahun 2013 merupakan tahun ambruknya ekonomi Indonesia. Terdapat dua fakta penting yang menunjukkan ambruknya ekonomi di negara ini yaitu tingginya utang luar negeri swasta dan pemerintah, tingginya beban utang serta cicilan utang pokok pemerintah dan swasta. Hal itu disampaikan oleh peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng. Beliau mengatakan "Menurut data Bank Indonesia (BI), posisi utang luar negeri pemerintah dan swasta sampai akhir tahun 2012 adalah sebesar US $ 251,200 juta atau sekitar Rp. 2.400 trilun. Sementara bunga utang dan cicilan utang polok yang harus ditanggung oleh pemerintah dan swasta dalam periode yang sama mencapai US $ 169,118 juta atau sekitar Rp. 1.620 trilun lebih."
            Fakta diatas seperti membuktikan bahwa sistem perekonomian di Indonesia tidak selamanya berjalan dengan baik atau bahkan sepenuhnya belum berjalan dengan baik. Keefektifan sistem perekonomian tersebut belum terbukti secara jelas. Dan bahkan fakta tersebut dapat menjadi kutukan terhadap perekonomian Indonesia. Tidak seperti Hongkong, Singapura, dan lainnya yang menerapkan sistem ekonomi yang mana liberalnya lebih dominan. Hal tersebut belum bisa dilakukan Indonesia karena tidak sesuai dengan karakter dan budaya Indonesia yang menjunjung asas kekeluargaan dan mengurangi kesenjangan sosial, karena sistem liberal bisa jadi meningkatkan kesenjangan sosial antar masyarakat.
            Untuk itu, agar kesenjangan sosial dapat dikurangi atau dihilangkan maka perlu adanya campur tangan pemerintah sehingga membuat sistem perekonomian di Indonesia lebih sesuai dengan sistem ekonomi campuran. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan terus melakukan evaluasi – evaluasi atas penerapan sistem ekonomi di Indonesia saat ini yang dapat membangun agar ke depannya perekonomian Indonesia dapat lebih baik lagi dan jauh dari kondisi krisis.


Referensi :
http://www.aktual.co/ekonomibisnis/094748dua-fakta-penting-ekonomi-indonesia-ambruk-di-2013-

Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. Bahan Ajar Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari.

Senin, 02 Maret 2015

Menjaga Kestabilan Perekonomian Negara


Perekonomian suatu negara tentu tidak pernah diam di satu tempat, karena selalu mengalami perubahan setiap waktunya. Perekonomian yang stabil lebih disukai oleh seluruh aspek masyarakat dibandingkan dengan perekonomian yang mengalami gejolak. Kestabilan perekonomian dapat diukur dengan melihat beberapa indikator seperti, jumlah uang yang beredar, suku bunga, nilai tukar, inflasi, serta pengangguran.

Ketidakstabilan perekonomian sepanjang tahun 2005 dapat dilihat dari adanya peningkatan inflasi dan suku bunga dan adanya peningkatan jumlah pengangguran. Laju inflasi yang tidak stabil disebabkan karena adanya gangguan pasokan dan distribusi sehingga menyebabkan naiknya harga bahan makanan.

Untuk itu segala upaya dilakukan oleh pemerintah agar perekonomian negara menjadi lebih stabil yaitu dengan mengeluarkan kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut diantaranya: menjaga keberlangsungan ekspor, menjaga kesinambungan devisa, menjaga stabilitas likuiditas serta mencegah terjadinya perang harga, meningkatkan pengawasan barang yang beredar, dsb.

Dengan adanya kebijakan – kebijakan yang dilakukan pemerintah diharapkan agar perekonomian di negara ini menjadi lebih stabil dan tidak berada dalam krisis serta berkembang kearah yang lebih baik lagi.


cr. kompasiana.com